BERITA

Alasan Mengapa Gelar Haji Hanya Ada Di Indonesia

Masyarakat Indonesia cenderung mengira bahwa orang yang sudah menunaikan ibadah haji berarti mempunyai pemahaman agama yang lebih dalam serta berakhlak lebih baik dibandingkan orang yang belum berhaji. Padahal kenyataannya tidak selalu demikian. Secara bahasa saja, gelar haji tidak dapat diterjemahkan sebagai sebutan bagi ulama. Orang yang alim atau ulama adalah mereka yang dijadikan teladan oleh masyarakat karena memahami  syariat Islam.

Ulama pun ini memiliki sebutan yang berlainan di tiap-tiap daerah, contohnya Kiyai di daerah Jawa, Ajengan di Tanah Sunda, Teungku/Tengku di Aceh, Syeikh di Sumatera Utara/Tapanuli, Buya untuk tanah Minangkabau, Tuan Guru di Nusa Tenggara dan Kalimantan, dan lain-lain.

 
Ustaz Miftah el-Banjary, pakar Ilmu Linguistik Arab lulusan Cairo-Mesir, menjelaskan tentang gelar haji ini mulai dilakukan sejak pemerintahan kolonial Belanda. Pada waktu itu perjalanan ibadah haji dinilai mempunyai kekuatan politis dan harus diawasi karena dapat memicu gerakan politik yang membuat Belanda sangat waspada.

Mereka yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam ke-6 itu kerap dianggap orang alim oleh masyarakat di Jawa dan Belanda khawatir akan pengaruh politis dari aktivitas religious tersebut. Mereka yang sudah haji akan lebih dituruti perkataannya oleh orang awam dan ini memicu pemerintah Belanda menetapkan aturan ketat.

Masih menurut Ustaz Miftah, di tahun 1859 masyarakat Indonesia yang ingin berhaji boleh berangkat dengan paspor haji gratis, namun mereka harus mempunyai bukti mempunyai dana untuk biaya pulang dan pergi serta meninggalkan biaya hidup bagi keluarga selama yang bersangkutan beribadah haji.

Snouck Hurgronje lalu datang ke Indonesia di tahun 1889 dan mengritik peraturan haji yang ditetapkan pada tahun 1859 tersebut. Menurut Snouck, pemerintah Belanda tak perlu khawatir akan jamaah haji yang pulang dari tanah suci karena kecil sekali peluangnya untuk melakukan maker.

Di tahun 1902 akhirnya peraturan diubah terutama yang berkaitan dengan ujian untuk penggunaan gelar serta pakaian haji. Tapi pengawasan terhadap jamaah Indonesia yang selesai menunaikan ibadah haji menjadi semakin ketat.


Ustaz Miftah melanjutkan, bahwa dari latar belakang sejarah, gelar haji diadakan sebenarnya adalah strategi politik colonial. Mereka berupaya memberi atribut politik bagi orang-orang Islam sepulang dari tanah suci. Tujuannya adalah untuk membatasi gerakan politik mereka melawan penjajahan.

Agus Sunyoto, seorang Arkeolog Islam Indonesia, berpendapat bahwa penggunaan gelar Haji mulai digunakan di tanah air di tahun 1916. Inilah sebabnya kita tidak mendapati gelar tersebut pada para pahlawan seperti Pangeran Diponegoro dan Kiai Haji Mojo misalnya, padahal tentu saja mereka sudah menunaikan ibadah haji?

Kiai-kiai di masa lalu tidak disebut haji karena ibadah tersebut memang kewajiban bagi umat Islam yang mampu. Gelar tersebut dimulai sejak pemberontakan umat Islam terhadap penjajah Belanda. Hal ini senada dengan pernyataan Ustaz Miftah

Tiap kali terjadi perlawanan para sponsornya selalu 3 unsur, yaitu guru thariqah, ulama pesantren, serta para haji. Inilah konon yang membuat pemerintah Belanda kewalahan. Demikian menurut Agus Sunyoto sebagaimana yang pernah dipublikasikan pada NU Online.

Selain itu Belanda juga jengkel dengan para haji ini karena pemberontakan kerap terjadi setiap kali ada penduduk muslim di tanah air pulang dari Makkah. Inilah sebabnya Belanda menetapkan Ordonansi Haji, atau kewajiban menggunakan gelar ‘Haji’ setiap kali selesai menjalankan ibadah tersebut sebagai penanda agar mereka diawasi ketat.

Setelah masa pemerintahan Belanda usai di Indonesia sebutan gelar ‘Haji’ justru kian populer di kalangan masyarakat muslim Indonesia. Hal ini terus dilakukan secara turun-temurun sampai hari ini sebutan ‘Haji’ menjadi semakin akrab di telinga. Uniknya negara-negara jiran bahkan turut mengikuti kebiasaan tersebut seperti Thailand Selatan, Brunei Darussalam, serta Malaysia tentunya.

Read More
POLITIK

Wajah-wajah lama di kepengurusan PDIP

Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) telah melantik 26 kadernya sebagai pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) periode 2019-2024. Acara pelantikan tersebut digelar pada gelaran penutupan Kongres ke V PDI-P di Hotel Grand Inna Bali Beach, Sanur, Bali, Sabtu (10/8/2019) lalu.

Pada struktur kepengurusan yang baru tersebut masih didominasi oleh wajah-wajah lama. Ada sekitar 20 kader yang kembali masuk di kepengurusan setelah menjabat pada periode sebelumnya.

Salah satunya adalah posisi sekretaris jenderal yang masih dipercayakan kepada Hasto Kristiyanto. Tjahjo Kumolo, politikus senior PDIP menilai hal ini. Menurutnya Megawati mengambil keputusan ini dengan mempertimbangkan beberapa hal, misalnya Hasto dinilai sukses mengawal PDIP menang pemilu hingga dua kali berturut-turut, yaitu di 2014 dan 2019.

Memang pada saat itu PDI-P berhasil meraup suara mayoritas. Prestasi Hasto yang lain adalah keberhasilannya saat menjabat Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin pada pilpres lalu. Berikutnya ada 2 putra Megawati yang juga kembali menduduki struktur kepengurusan, yaitu Prananda Prabowo dan Puan Maharani.

Prananda menjabat sebagai Ketua Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital. Sebelumnya dirinya bertanggungjawab sebagai Ketua Bidang Ekonomi Kreatif PDI-P 2015-2020 serta Kepala Ruang Pengendali dan Analisa Situasi. Puan, saudaranya, dipercaya mengisi jabatan Ketua Bidang Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan. Putri Megawati tersebut sebelumnya menjabat sebagai Ketua Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga.

Megawati sempat menyebut terkait hal ini bahwa Puan sering bertanya kepadanya, apakah ditugaskan ke legislatif atau ke eksekutif? Jawaban Megawati kepada Puan hanya memintanya untuk bersabar. Dirinya menambahkan bahwa posisi baik pada eksekutif atau legislative sama-sama penting.

Berikutnya ada Utut Adianto yang duduk sebagai Wakil Sekjen, dan ketua DPP dengan bidang masing-masing, yaitu Hamka Haq, Eriko, Wiranti Sukamdani,Sotarduga Komarudin Watubun, Mindo Sianipar, Djarot Saiful Hidayat, Sri Rahayu, Nusirwan Sujono, Ribka Tjiptaning, Ahmad Basarah, Sukur Nababan, Rokhmin Dahuri, dan I Made Urip.

Jabatan bendahara umum masih diisi oleh orang yang sama dengan periode sebelumnya yaitu Olly Dondokambey. Yang mendampingi sebagai wakilnya adalah Rudianto Tjen dan Yuliari Peter Batubara.

Dalam struktur DPP ada 6 nama baru, walaupun bukan sosok yang sangat asing, yaitu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang dipercaya sebagai Ketua DPP Bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan.

Tri Rismaharini, Wali Kota Surabaya ditunjuk sebagai Ketua DPP Bidang Kebudayaan. Yang bersangkutan sendiri, menurut pengakuan Megawati baru saja dihubungi untuk diminta kesediaannya pada Jumat (9/8/2019). Megawati sempat sedikit kaget karena Risma ternyata bersedia. Tapi sayangnya, saat pelantikan Walikota Surabaya tersebut tidak dapat hadir karena harus segera kembali ke Surabaya.

Sementara Empat pengurus lain dalam struktur organisasi, adalah, Sadar Restuwati sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Program dan Kerakyatan, Arief Wibowo yang dipercaya menduduki jabatan Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Program Pemerintahan, dan Bambang Wuryanto di posisi Ketua DPP Pemenangan Pemilu, serta Said Abdullah yang dipercaya sebagai Ketua DPP Bidang Perekonomian Said Abdullah.

Regenerasi pada struktur kepengurusan

Wajah-wajah lama yang kembali menjabat pada struktur kepengurusan yang baru ini tentu memunculkan pertanyaan yang berhubungan dengan generasi baru. Megawati menegaskan bahwa regenerasi bukanlah hal yang ditentang oleh partai, namun PDIP mempunyai prosesnya sendiri yang telah diterapkan sejak dulu. Intinya semuanya harus dimulai dari bawah. Partai sebelumnya harus melakukan uji kelayakan dan kepatutan untuk mengetahui kader yang benar-benar tepat untuk posisinya.

Setelah melaksanakan rangkaian ibadah haji terutama wukuf di Padang Arafah, para jamaah resmi menjadi haji atau hajjah. Namun, gelar haji ini hanya populer dan akrab di Indonesia. 

Pemberian gelar haji ini memang tergolong unik karena hanya ada di Tanah Air. Di luar negeri seperti di Arab Saudi dan negara muslim lainnya jarang digunakan. 


Ibadah haji merupakan hal yang istimewa di Indonesia. Selain butuh biaya besar, menunaikan ibadah ini butuh pengorbanan. Bahkan ada yang harus menabung dan rela menunggu bertahun-tahun baru bisa berangkat haji.

Read More