DUNIA

Jerman Melarang Penggunaan Kantong Plastik Di Dalam Negeri

Negara Jerman berniat mempublikasikan rancangan undang-undang yang tidak memperbolehkan memakai kantong plastik di dalam negeri. Langkah tersebut diputuskan oleh pemerintah Jerman mengingat kesepakatan dengan para pebisnis retail atau pengecer untuk meminimalkan pemakaian kantong plastik dinilai belum memberikan hasil yang cukup signifikan.


Svenja Schulze, Menteri Lingkungan Hidup Jerman menyatakan pada media Reuters, bahwa pihak pemerintah berupaya melarang penggunaan kantong plastik sepenuhnya. Meskipun demikian dirinyatak dapat memberikan kepastian kapan penerapan undang-undang tersebut dilakukan.

Tujuan diberlakukannya undang-undang tersebut, menurut Schulze adalah untuk mengubah kebiasaan masyarakat yang sering membuang sesuatu menjadi lebih sedikit menggunakan plastik.


Sejak beberapa tahun yang lalu pemerintah telah mengupayakan agar masyarakat Jerman lebih sedikit memakai platik. Melalui kementrian, Sculze juga telah memberlakukan berbagai kebijakan untuk meminimalkan penggunaan plastik.

Contohnya di tahun 2016, tepatnya di bulan April, pemerintah Jerman mulai memberlakukan undang-undang yang mengharuskan department store serta toko-toko untuk membebankan tarif atas pemakaian kantong plastik, atau tidak lagi diberikan gratis kepada konsumen.

Berikutnya, Schulze juga meminta komitmen dari para pengusaha retail untuk tidak mengemas buah dan sayuran secara berlebihan yang sebenarnya tidak diperlukan.

Selain di negara Jerman, di kalangan Uni Eropa pada 2 tahun yang akan datang akan diberlakukan pula perubahan yang cukup drastic terkait limbah plastik. Mulai tahun 2021 Uni Eropa tak lagi memperbolehkan penggunaan produk berbahan plastik sekali pakai misalnya pisau, sendok, dan sedotan.

Kota-kota di Indonesia yang memberlakukan kebijakan tentang plastik

Tanah air kita diketahui sebagai penghasil sampah plastik kedua paling besar setelah negara Cina. Tentu saja hal ini membutuhkan solusi yang berkesinambungan. Beberapa kota di tanah air mulai melakukan upaya untuk diet plastik demi kelestarian alam. Inilah beberapa perda yang diberlakukan terkait sampah plastik.

Banjarmasin

Peraturan Daerah Banjarmasin tentang Pengurangan Penggunaan Kantong plastik sudah disosialisasikan dan diberlakukan sejak 1 Juni 2016. Masyarakat Banjarmasin yang akan berbelanja ke supermarket diwajibkan membawa sendiri kantong belanjanya. Perda ini terbukti membawa hasil yang memuaskan. Dalam waktu 2 tahun saja Kota ini sukses mengurangi sampah kantong plastik hingga 54 juta lembar. 

Balikpapan

Salah satu kota paling bersih di Indonesia ini mulai memberlakukan kebijakan tentang sampah plastik sejak bulan Juni 2018. Aturan tersebut tertuang pada (Perwali) Nomor 8 tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Sama seperti Kota Banjarmasin, masyarakat Balikpapan pun diwajibkan membawa kantong belanja sendiri saat berbelanja ke pusat-pusat retail modern.

Sejak diberlakukannya peraturan tersebut 70% hingga 80% pusat perbelanjaan turut berpartisipasi dan setiap bulannya berhasil mengurangi sampah kantong plastik hingga 90 ribu lembar. Sementara kebijakan tentang plastik untuk pasar tradisional masih dalam tahap sosialisasi serta pengalihan yang paling efektif.

Bogor

Pemerintah Kota Bogor baru-baru ini telah mempublikasikan Peraturan Wali Kota (Perwali) nomor 61 tahun 2018 terkait Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Aturan ini wajib dilaksanakan mulai dari minimarket, mall, swalayan, serta pusat perbelanjaan modern.

Denpasar

Kampanye tentang pengurangan sampah kantong plastik telah dilakukan di ibukota Pulau Dewata tersebut sejak tahun 2017, tapi secara resmi Pemkot Denpasar mulai memberlakukan larangan menggunakan kantong plastik di pusat perbelanjaan serta toko-toko retail modern sejak 1 Januari 2019.

Hingga kini sosialisasi baik terhadap pengusaha retail atau pun masyarakat masih terus dilakukan. Tak hanya di pusat perbelanjaan besar, aturan ini juga akan diberlakukan pada pasar tradisional dengan penggunaan kereta belanja atau troli.

Read More
BERITA

Alasan Mengapa Gelar Haji Hanya Ada Di Indonesia

Masyarakat Indonesia cenderung mengira bahwa orang yang sudah menunaikan ibadah haji berarti mempunyai pemahaman agama yang lebih dalam serta berakhlak lebih baik dibandingkan orang yang belum berhaji. Padahal kenyataannya tidak selalu demikian. Secara bahasa saja, gelar haji tidak dapat diterjemahkan sebagai sebutan bagi ulama. Orang yang alim atau ulama adalah mereka yang dijadikan teladan oleh masyarakat karena memahami  syariat Islam.

Ulama pun ini memiliki sebutan yang berlainan di tiap-tiap daerah, contohnya Kiyai di daerah Jawa, Ajengan di Tanah Sunda, Teungku/Tengku di Aceh, Syeikh di Sumatera Utara/Tapanuli, Buya untuk tanah Minangkabau, Tuan Guru di Nusa Tenggara dan Kalimantan, dan lain-lain.

 
Ustaz Miftah el-Banjary, pakar Ilmu Linguistik Arab lulusan Cairo-Mesir, menjelaskan tentang gelar haji ini mulai dilakukan sejak pemerintahan kolonial Belanda. Pada waktu itu perjalanan ibadah haji dinilai mempunyai kekuatan politis dan harus diawasi karena dapat memicu gerakan politik yang membuat Belanda sangat waspada.

Mereka yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam ke-6 itu kerap dianggap orang alim oleh masyarakat di Jawa dan Belanda khawatir akan pengaruh politis dari aktivitas religious tersebut. Mereka yang sudah haji akan lebih dituruti perkataannya oleh orang awam dan ini memicu pemerintah Belanda menetapkan aturan ketat.

Masih menurut Ustaz Miftah, di tahun 1859 masyarakat Indonesia yang ingin berhaji boleh berangkat dengan paspor haji gratis, namun mereka harus mempunyai bukti mempunyai dana untuk biaya pulang dan pergi serta meninggalkan biaya hidup bagi keluarga selama yang bersangkutan beribadah haji.

Snouck Hurgronje lalu datang ke Indonesia di tahun 1889 dan mengritik peraturan haji yang ditetapkan pada tahun 1859 tersebut. Menurut Snouck, pemerintah Belanda tak perlu khawatir akan jamaah haji yang pulang dari tanah suci karena kecil sekali peluangnya untuk melakukan maker.

Di tahun 1902 akhirnya peraturan diubah terutama yang berkaitan dengan ujian untuk penggunaan gelar serta pakaian haji. Tapi pengawasan terhadap jamaah Indonesia yang selesai menunaikan ibadah haji menjadi semakin ketat.


Ustaz Miftah melanjutkan, bahwa dari latar belakang sejarah, gelar haji diadakan sebenarnya adalah strategi politik colonial. Mereka berupaya memberi atribut politik bagi orang-orang Islam sepulang dari tanah suci. Tujuannya adalah untuk membatasi gerakan politik mereka melawan penjajahan.

Agus Sunyoto, seorang Arkeolog Islam Indonesia, berpendapat bahwa penggunaan gelar Haji mulai digunakan di tanah air di tahun 1916. Inilah sebabnya kita tidak mendapati gelar tersebut pada para pahlawan seperti Pangeran Diponegoro dan Kiai Haji Mojo misalnya, padahal tentu saja mereka sudah menunaikan ibadah haji?

Kiai-kiai di masa lalu tidak disebut haji karena ibadah tersebut memang kewajiban bagi umat Islam yang mampu. Gelar tersebut dimulai sejak pemberontakan umat Islam terhadap penjajah Belanda. Hal ini senada dengan pernyataan Ustaz Miftah

Tiap kali terjadi perlawanan para sponsornya selalu 3 unsur, yaitu guru thariqah, ulama pesantren, serta para haji. Inilah konon yang membuat pemerintah Belanda kewalahan. Demikian menurut Agus Sunyoto sebagaimana yang pernah dipublikasikan pada NU Online.

Selain itu Belanda juga jengkel dengan para haji ini karena pemberontakan kerap terjadi setiap kali ada penduduk muslim di tanah air pulang dari Makkah. Inilah sebabnya Belanda menetapkan Ordonansi Haji, atau kewajiban menggunakan gelar ‘Haji’ setiap kali selesai menjalankan ibadah tersebut sebagai penanda agar mereka diawasi ketat.

Setelah masa pemerintahan Belanda usai di Indonesia sebutan gelar ‘Haji’ justru kian populer di kalangan masyarakat muslim Indonesia. Hal ini terus dilakukan secara turun-temurun sampai hari ini sebutan ‘Haji’ menjadi semakin akrab di telinga. Uniknya negara-negara jiran bahkan turut mengikuti kebiasaan tersebut seperti Thailand Selatan, Brunei Darussalam, serta Malaysia tentunya.

Read More
POLITIK

Wajah-wajah lama di kepengurusan PDIP

Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) telah melantik 26 kadernya sebagai pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) periode 2019-2024. Acara pelantikan tersebut digelar pada gelaran penutupan Kongres ke V PDI-P di Hotel Grand Inna Bali Beach, Sanur, Bali, Sabtu (10/8/2019) lalu.

Pada struktur kepengurusan yang baru tersebut masih didominasi oleh wajah-wajah lama. Ada sekitar 20 kader yang kembali masuk di kepengurusan setelah menjabat pada periode sebelumnya.

Salah satunya adalah posisi sekretaris jenderal yang masih dipercayakan kepada Hasto Kristiyanto. Tjahjo Kumolo, politikus senior PDIP menilai hal ini. Menurutnya Megawati mengambil keputusan ini dengan mempertimbangkan beberapa hal, misalnya Hasto dinilai sukses mengawal PDIP menang pemilu hingga dua kali berturut-turut, yaitu di 2014 dan 2019.

Memang pada saat itu PDI-P berhasil meraup suara mayoritas. Prestasi Hasto yang lain adalah keberhasilannya saat menjabat Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin pada pilpres lalu. Berikutnya ada 2 putra Megawati yang juga kembali menduduki struktur kepengurusan, yaitu Prananda Prabowo dan Puan Maharani.

Prananda menjabat sebagai Ketua Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital. Sebelumnya dirinya bertanggungjawab sebagai Ketua Bidang Ekonomi Kreatif PDI-P 2015-2020 serta Kepala Ruang Pengendali dan Analisa Situasi. Puan, saudaranya, dipercaya mengisi jabatan Ketua Bidang Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan. Putri Megawati tersebut sebelumnya menjabat sebagai Ketua Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga.

Megawati sempat menyebut terkait hal ini bahwa Puan sering bertanya kepadanya, apakah ditugaskan ke legislatif atau ke eksekutif? Jawaban Megawati kepada Puan hanya memintanya untuk bersabar. Dirinya menambahkan bahwa posisi baik pada eksekutif atau legislative sama-sama penting.

Berikutnya ada Utut Adianto yang duduk sebagai Wakil Sekjen, dan ketua DPP dengan bidang masing-masing, yaitu Hamka Haq, Eriko, Wiranti Sukamdani,Sotarduga Komarudin Watubun, Mindo Sianipar, Djarot Saiful Hidayat, Sri Rahayu, Nusirwan Sujono, Ribka Tjiptaning, Ahmad Basarah, Sukur Nababan, Rokhmin Dahuri, dan I Made Urip.

Jabatan bendahara umum masih diisi oleh orang yang sama dengan periode sebelumnya yaitu Olly Dondokambey. Yang mendampingi sebagai wakilnya adalah Rudianto Tjen dan Yuliari Peter Batubara.

Dalam struktur DPP ada 6 nama baru, walaupun bukan sosok yang sangat asing, yaitu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang dipercaya sebagai Ketua DPP Bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan.

Tri Rismaharini, Wali Kota Surabaya ditunjuk sebagai Ketua DPP Bidang Kebudayaan. Yang bersangkutan sendiri, menurut pengakuan Megawati baru saja dihubungi untuk diminta kesediaannya pada Jumat (9/8/2019). Megawati sempat sedikit kaget karena Risma ternyata bersedia. Tapi sayangnya, saat pelantikan Walikota Surabaya tersebut tidak dapat hadir karena harus segera kembali ke Surabaya.

Sementara Empat pengurus lain dalam struktur organisasi, adalah, Sadar Restuwati sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Program dan Kerakyatan, Arief Wibowo yang dipercaya menduduki jabatan Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Program Pemerintahan, dan Bambang Wuryanto di posisi Ketua DPP Pemenangan Pemilu, serta Said Abdullah yang dipercaya sebagai Ketua DPP Bidang Perekonomian Said Abdullah.

Regenerasi pada struktur kepengurusan

Wajah-wajah lama yang kembali menjabat pada struktur kepengurusan yang baru ini tentu memunculkan pertanyaan yang berhubungan dengan generasi baru. Megawati menegaskan bahwa regenerasi bukanlah hal yang ditentang oleh partai, namun PDIP mempunyai prosesnya sendiri yang telah diterapkan sejak dulu. Intinya semuanya harus dimulai dari bawah. Partai sebelumnya harus melakukan uji kelayakan dan kepatutan untuk mengetahui kader yang benar-benar tepat untuk posisinya.

Setelah melaksanakan rangkaian ibadah haji terutama wukuf di Padang Arafah, para jamaah resmi menjadi haji atau hajjah. Namun, gelar haji ini hanya populer dan akrab di Indonesia. 

Pemberian gelar haji ini memang tergolong unik karena hanya ada di Tanah Air. Di luar negeri seperti di Arab Saudi dan negara muslim lainnya jarang digunakan. 


Ibadah haji merupakan hal yang istimewa di Indonesia. Selain butuh biaya besar, menunaikan ibadah ini butuh pengorbanan. Bahkan ada yang harus menabung dan rela menunggu bertahun-tahun baru bisa berangkat haji.

Read More
LIGA

Pochettino Legawa Spurs Tidak diberi Penalti karena VAR

Tottenham Hotspur tidak diberikan kesempatan penalti oleh wasit ketika takluk dari lawannya, Newcastle United. Mauricio Pochettino pasalnya menerima keputusan yang diambil via VAR (video Assistant Referee) tersebut.

Pochettino Legawa Spurs Tak diberikan Penalti

Pada laga lanjutan Liga Inggris yang dihelat di London Stadium, Minggu (25/8) kemarin, Tottenham Spurs dipaksa untuk mengakui keunggulan Newcastle United dengan skor 0-1. Gol kemenangan yang didapatkan oleh The Magpies disumbangkan eh Joeliton pada babak pertama. 

The Lilywhites sebenarnya masih bisa mendapatkan peluang penalti di babak keduanya. Striker Harry Kane pada saat itu terjatuh di kotak 16 meter ketika Jamal Lascelles terlihat seperti menabrak pemain itu dari belakang pada menit ke-76.

Sang wasit yang memandu pertandingan ini, Mike Dean, tak memberikan hadiah penalti pada Tottenham. Keputusan tersebut pasalnya diambil setelah ia melihay tayangan ulang dan juga pertimbangan dari VAR. Hasilnya, Tottenham Hotspurs kehilangan kesempatan untuk bisa mencetak angka dari titik putih. Klub sepak bola asal London itu terpaksa gagal meraih poin. Dan lebih keewanya mereka gagal meraih kemenangan di kandang mereka sendiri.

Setelah pertandingan usai, manager Tottenham, Pochettino akhirnya buka suara. Ia berkata bahwa tak masalah dengan keputusan wasit itu. Ia yakin bahwa keputusan VAR ini adalah keputusan yang tepat.

“Saya mungkin dapat melihat kesempatan untuk melihatnya saat ini, namun saya percaya dan juga berkomitmen penuh dengan kehadiran VAR sendiri. Tentunya sebelum bekerja dengan VAR, saya selalu kritis karena saya tak menyukai itu sebelumnya,” kata Pochettino saat diwawancara.

“Tapi saat ini kita semua menyetujui VAR dan juga aturan-aturannya. Kita juga harus menerima elemen-elemen yang bakal membantu wasit dalam mengambol keputusannya. Apabila itu menguntungkan tim kami maka kami akan sangat bergembira. Tapi jika tidak, maka kita tetap fokus menghargainya,” lanjutnya.

Tottenham sebelumnya sudah pernah mendapat ‘keuntungan’ karena adanya VAR di lapangan.

Saat itu Tottenham bertemu dengan Manchester City pada liga minggu lalu. Teknologi mutakhir tersebut membatalkan gol-gol pada menit akhir City dan juga menghindatkan Spurs dari kekalahannya.

Tidak hanya itu, VAR juga ikut berpartisipasi ‘mengantarkan’ Lucas Moura dan kawan-kawan menuju ke semifinal Liga Champions musim lalu. The Lilywhites pasalnya unggul dengan jumlah gol tandang melawan Manchester City setelah VAR membatalkan gol penentu lolosnya The Citizen ketika itu.

Tottenham vs Newcastle: Noda pada Laga ke-500 Pochettino

Namun tetap saja, kalahnya Tottenham ini menjadi hal yang mengecewakaan bagi Pochettino. Padahal mereka berhasil menguasai 80% dan juga 17 tembakan, tetap saja mereka tak bisa memenangkan pertandingan.

Kekalahan ini lantas jadi noda bagi Pochettino karena di laga ke-500 nya justru malah berujung pahit.

Tottenham padahal memiliki hampir 80% penguasaan bola, angka tertinggi yang kedua untuk tim yang kalah pada ajang Premier League sejak catatan itu dimulai di tahun 2003/2004. Mereka Cuma kalah dari Liverpool yang mana mencatatkan penguasaan bola 80,4% melawan Burnley di bulan Agustus 2016. Manajer Tottenham ini menandai pertandingannya yang ke-500 sebagai manajer pada semua kompetisi dengan kekalahan pertamanya melawan Newcastle sejak tahun 2016. Bruce mengatakan bahwa kemenangan tandang pertamanya melawan Tottenham pada ajang Premier League mengakhiri laju 9 laga tanpa kemenangan. Dari 9 kali penampilan lawan Newcastle, Harry Kane Cuma menyetak gol pada 2 laga saja. Ia juga punya sentuhan paling sedikit di antara pemain tuan rumah yang menjadi starter pada laga ini.

Read More
SPORT

Permintaan-Permintaan Jelang Laga Indonesia vs Malaysia

Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Gusti Randa, meminta kepada seluruh supporter untuk tertib di saat laga antara Timnas Indonesia vs Malaysia di ajang Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia yang akan digelar tanggal 5 September 2019 di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Suporter Indonesia diminta Tertib

Malaysia pasalnya bakal menjadi lawan pertama Indoensia di Grup G Kualifikasi Piala Dunia 2022. Laga melawan Negeri Jiran ini selalu special untuk supporter Indonesia karena tim Harimau Malaysia ini selalu menjadi rival abadi Timnas Indonesia.

Gusti sendiri berharap supporter Indonesia bisa menjaga ketertiban dan keamanan ketika pertandingan berlangsung. Ia mengatakan bahwa laga melawan Malaysia ini dapat jadi cobaan bagi Indonesia sendiri yang belakangan ini berencana jadi tuan rumah Piala Dunia 2034.

“Pesan khusus dari Exco uang penting adalah keamanan dan kenyamanan. Karena ini pasti akan dilihat. Bukan saja dilihat teman-teman dalam negeri, namun juga dilihat yang luar negeri,” ungkap Gusti yang ditemui beberapa waktu lalu di Jakarta Convention Centre.

“Misalnya saja seperti Thailand (melihat) ‘Sehebat apa sih PSSI? Sehebat apa sih Indonesia mau bikin Piala Dunia?’Dia (Thailand) ingin tes, nyaman, tertib, dan bagus tidak (gelar Piala Dunia di Indonesia)?” katanya.

FAM (Federasi Sepak Bola Malaysia) telah meminta pada PSSI Jaminan Keamanan untuk timnas Malaysia, awak media, dan supporter dari Malaysia yang akan datang ke laga melawan Indonesia besok. “Kalau nanti jadi tuan rumah Piala Dunia, nati ada berapa negara? Meskipun tim-tim luar negeri datang itu bukan hal yang baru. Jadi saya mohon pada para penonton dan supporter nanti, jangan timpak-timpuk dan bakar segala macam,” imbuhnya.

“Nanti dikira Indonesia tidak cocok gelar Piala Dunia. Kita harus menunjukkan Indonesia aman dan nyaman dalam menggelar Piala Dunia,” tukasnya.

Timnas Malaysia Minta Barracuda: PSSI Lobi

Tidak hanya Gusti yang meminta sesuatu, namun Timnas Malaysia juga meminta sesuatu menjelang laga lawan Timnas Indonesia. Hal yang diminta mereka adalah penggunaan kendaraan taktis (rantis) Barracuda. PSSI sampai saat ini masih berusaha melobi Malaysia soal itu.

Gatot Widakdo, Direktur Media PSSI, mengatakan bahwa pihak Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) meminta PSSI untuk mempersiapkan rantis barracuda ketika Timnas Malaysia melawan Indonesia.

Tapi PSSI pasalnya berusaha untuk melobi FAM untuk tak menggunakan barracuda dengan meyakinkan bahwa laga di SUGBK akan berjalan sangat aman dan nyaman. Terlebih lagi laga Indonesia vs Malaysia ini bakal dijaga ribuan personal keamanan gabungan dari TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan Polri (Kepolisian Republik Indonesia).

“Jumlah personel keamanan ini mencapai itu (ribuan) ya. Tapi Malaysia kemarin minta disiapkan rantis juga. Tapi kami masih coba bicarakan keamanan yang sederhana. Kami masih cari formulanya,” ungkapnya lagi ketika ditanya soal ini hari Senin (25/8).

Gatot juga menyatakan bahwa PSSI berencana utnuk menggelar pertemuan kembali dengan pihak FAM. Kemudian dengan pihak kepolisian juga untuk laga Indonesia vs Malaysia, 5 September mendatang. Sebelumnya FAM dan PSSI sudah bertemu tanggal 4 Agustus 2019 lalu di Jakarta. Di pertemuan pertamanya, kata Gatot, FAM telah menanyakan rencana pengamanan selama timnas Malaysia di Jakarta. Dan di pertemuan pertama itu PSSI sudah meyakinkan bahwa mereka akan menyiapkan strategi pengamanan.

“Sebenarnya sama saja seperti pertandingan timnas yang terdahulu. Lebih ke alur masuk supporter Malaysia (nantinya) di tribune mana. termasuk juga media dari Malaysia,” pungkasnya.

Read More